TARUNA MERAH PUTIH KABUPATEN TEGAL MENOLAK KEBIJAKAN KENAIKAN BBM

Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM pada 1 April 2012 akan menimbulkan keprihatinan dimana-mana, mengingat kenaikan BBM akan berdampak sangat mendalam terhadap kehidupan Rakyat lapisan bawah khususnya yang berpenghasilan rendah. Dalam sejarah perjalanan bangsa, isu menaikan BBM bukanlah isu baru. Karena dalam hal pengurangan subsidi BBM dengan alasan kenaikan harga minyak mentah dunia selalu mendapat pertentangan sengit dari rakyat.

Kebijakan kenaikan BBM memang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, namun dalam hal pembuatan kebijakan harus pula mempertimbangkan dampak yang terjadi apabila kebijakan itu diimplementasikan pada publik. Kebijakan menaikan BBM memang tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat berpenghasilan tinggi dan menengah. Namun bagi masyarakat berpenghasilan kecil dan industri-industri rumahan atau home industry kenaikan BBM akan menjadi hambatan yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka.

Rencana kenaikan BBM kurang mendapat respon positif dari masayarakat luas, mengingat kenaikan BBM bukanlah satu-satunya alternatif kebijakan untuk merespon kenaikan harga minyak dunia. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menyikapi kenaikan minyak dunia, diantaranya adalah penggunaan Bahan Bakar Alternatif, atau meninjau kembali subsidi terhadap BBM.

Meskipun kenaikan BBM adalah untuk mengatasi keuangan negara, namun disisi lain sebenarnya subsidi pemerintah terhadap BBM menurun, mengingat presentase APBN pada 2010 sebesar 17,9%, tahun 2011 sekitar 18% sedangkan tahun 2012 14,7% jadi dari tahun 2012 penurunan subsidi BBM sekitar 3,3% dibandingkan tahun 2011. (Sumber data : http://fy-indonesia.com/nasional/293-nasional/1932-alternatif-kenaikan-bbm.pdf).

Kebijakan kenaikan BBM memang bukan hal baru, dan kebijakan BBM selalu diwarnai dengan penolakan dari berbagai unsur masyarakat terutama kalangan intelektualis seperti mahasiswa dan kalangan politisi. Subsidi BBM adalah kewajiban bagi pemerintah, karena sistem ekonomi di negeri ini adalah ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalis, segala hal yang menjadi hajat hidup orang banyak atau rakyat menjadi tanggung jawab untuk dibantu dan dipenuhi oleh pemerintah. Jika beban subsidi membengkak, tinggal pemerintah mengatur beban anggaran mana yang dikurangi untuk menutup subsidi itu. Mungkin mengurangi belanja pegawai, atau kebijakan lainnya.

Kami Taruna Merah Putih menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM, kami meminta kepada pemerintah untuk menimbang kembali kebijakan tersebut. Sudah terlalu lama rakyat menjerit karena tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dengan membuat kebijakan yang tidak aspiratif.

Oleh :

Dewan Pimpinan Cabang

Taruna Merah Putih Kabupaten Tegal.